Bukan Sekadar Perintah Pimpinan: Menakar Jiwa, Karakter, dan Mutu Kebijakan Publik

Catatan Pengantar: Tulisan ini merupakan resensi akademis dan refleksi kritis berbasis telaah buku Public Policy (Edisi ke-8) karya Dr. Riant Nugroho, yang diperkaya dengan komparasi literatur tata kelola dan administrasi publik kontemporer. Disusun sebagai ruang belajar bersama untuk memperdalam pemahaman praktisi birokrasi mengenai etika, kompetensi, dan kualitas perumusan kebijakan publik.

Di ruang-ruang kantor pemerintahan, lembaran aturan yang sudah dibubuhi cap stempel dinas dan tanda tangan basah pejabat kerap dianggap otomatis sah sebagai kebijakan publik. Namun, Dr. Riant Nugroho dalam buku Public Policy (Edisi ke-8) mengajak kita menengok jauh ke wilayah filosofis yang paling mendasar: kebijakan publik pada hakikatnya harus bermakna positif bagi kehidupan bersama.

Jika suatu regulasi justru dibuat untuk merugikan rakyat, melayani syahwat kekuasaan yang tamak, atau bersumber dari sentimen dendam politik, Dr. Riant menyebutnya secara tegas: itu bukan kebijakan publik, melainkan kejahatan kebijakan (policy crime). Pandangan ini sejalan dengan tesis Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail (2012), yang menegaskan bahwa aturan-aturan ekstraktif—aturan yang sengaja dirancang segelintir elite untuk mengeksploitasi sumber daya publik demi kepentingan kelompoknya—merupakan biang utama runtuhnya peradaban sebuah bangsa. Aturan semacam itu hakikatnya hanyalah hukum kekuasaan, bukan instrumen negara hukum yang sah.

Menghindari "Penyakit Asal Bapak Senang" dan Ilusi Digital

Kritik tajam yang diangkat Dr. Riant menyasar budaya feodal birokrasi yang masih sering membayangi tata kelola kita. Dalam lingkungan feodal, analis kebijakan dan aparatur teknis kerap kehilangan daya kritis. Keahlian analisis yang rumit dan canggih justru disalahgunakan sekadar untuk membenarkan, melegitimasi, dan membungkus kehendak pimpinan agar tampak rasional.

Pakar tata kelola B. Guy Peters dalam The Politics of Bureaucracy (2001) juga pernah mengingatkan bahaya ketika proses kebijakan sekadar mengadopsi teori atau praktik terbaik (best practices) dari luar tanpa benar-benar memahami jiwa persoalannya (taking theory without necessarily knowing it). Ketika asumsi kebijakan dibangun di atas ilusi atau data yang direkayasa, pembusukan birokrasi tak terelakkan.

Dalam analisis Dr. Riant, kebiasaan kerja yang tidak kritis ini lambat laun mengkristal menjadi perilaku, mengakar sebagai nilai keliru, dan bermuara pada spiral kerusakan (spiral of decay). Kerusakan institusional ini—yang oleh sosiolog Francis Fukuyama disebut sebagai political decay—kini kerap ditutupi polesan modern: glorifikasi media sosial, pengerahan pendengung digital (buzzer), dan klaim kinerja semu (performativity). Padahal di lapangan, jeritan dan persoalan riil masyarakat sama sekali tidak terselesaikan.

Kebijakan Publik Adalah Keputusan Hidup-Mati

Mengapa merumuskan kebijakan tidak boleh serampangan atau diserahkan begitu saja kepada konsultan dengan prinsip “terima jadi”? Karena dalam hierarki organisasi negara, kebijakan publik menempati kasta tertinggi: keputusan kritis (critical decision).

Ini adalah keputusan pimpinan puncak (top leader) yang menentukan hidup-mati sebuah peradaban. Sosiolog Max Weber jauh hari telah mengingatkan dalam Politics as a Vocation (1919) bahwa otoritas negara tidak cukup hanya mengandalkan monopoli kekuasaan legal, melainkan harus dipandu oleh etika tanggung jawab (ethics of responsibility) terhadap dampak jangka panjang bagi warga.

Buku Dr. Riant merumuskan bahwa perumusan kebijakan yang matang wajib memadukan empat kecerdasan secara utuh:

1. Nalar Kritis yang Mendalam (Intellectual Activity): Menolak cara berpikir instan (blink-thinking), tekun menggali akar masalah, dan merumuskan solusi berbasis bukti nyata.
2. Akar Nilai dan Budaya (Cultural Activity): Memastikan kebijakan tidak tercerabut dari kepribadian bangsa, konstitusi, dan etika luhur kepemimpinan.
3. Ruang Dialektika yang Luas (Political Activity): Membuka dialog, persuasi, dan musyawarah sehat untuk merajut konsensus kebangsaan secara elegan, bukan represi kekuasaan.
4. Perhitungan Manfaat Nyata (Economical Activity): Memperhitungkan efisiensi alokasi anggaran tanpa terjebak pada logika dagang sempit yang mengorbankan perlindungan sosial.

Menakar Kualitas Kebijakan dari Karakter Pemimpinnya

Ada adagium mendasar yang digarisbawahi dalam buku ini: leader matters—karakter moral pembuat kebijakan menentukan mutu produk yang dihasilkan. Dr. Riant memetakan lima jenjang kualitas produk kebijakan publik yang berkelindan langsung dengan watak para perumusnya:

• Jenjang 1: Fondasi Kemajuan (Dihasilkan oleh Pemimpin Genius) Kebijakan berdaya dorong besar yang meletakkan fondasi kemajuan ekonomi dan sosial bangsa secara nyata.
• Jenjang 2: Pemenang Persaingan (Dihasilkan oleh Jiwa Nasionalis) Kebijakan strategis yang lihai memanfaatkan diplomasi, kecerdasan budaya, dan pengaruh (smart power—meminjam istilah Joseph S. Nye) untuk memenangkan persaingan internasional.
• Jenjang 3: Tangguh Tak Terlawankan (Dihasilkan oleh Karakter Petarung) Racikan aturan yang kokoh karena menggabungkan keunggulan komparatif, daya saing kompetitif, serta keunikan distingtif daerah dan bangsa.
• Jenjang 4: Kebijakan Organik / Self-Healing (Dihasilkan oleh Sosok Cerdik dan Banyak Akal) Kebijakan yang luwes layaknya organisme hidup. Aturan ini tidak kaku secara mekanis; ia memiliki mekanisme bawaan untuk mengoreksi dan menyembuhkan dirinya sendiri saat menjumpai kendala di lapangan.
• Jenjang 5: Melegenda dan Berkelanjutan (Dihasilkan oleh Pemimpin yang Dapat Dipercaya) Tingkatan tertinggi kebijakan publik yang memiliki keunggulan mutlak masa kini dan masa depan (the unfair advantage and future advantage). Manfaatnya mengalir berkelanjutan melintasi pergantian generasi.

Sebaliknya, bila kursi kekuasaan diduduki oleh watak yang manipulatif dan picik, yang lahir adalah Jenjang Minus—aturan-aturan yang alih-alih melindungi, justru menguras energi rakyat dan menyengsarakan kehidupan bernegara.

Refleksi bagi Praktisi Pamong

Gagasan Dr. Riant Nugroho beserta para pemikir tata kelola publik ini menjadi cermin jernih bagi aparatur di daerah. Menjalankan pemerintahan bukan sekadar rutinitas administratif atau membuat gebrakan seremonial sesaat demi tepuk tangan publik.

Birokrasi yang bermartabat menuntut aparatur yang berani berpikir jernih, berpegang teguh pada data lapangan, dan berani menempatkan keselamatan serta kemakmuran rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Pada akhirnya, setiap tanda tangan dan pasal yang kita susun adalah titipan amanah nurani di hadapan masyarakat, sejarah, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Catatan Penafian (Disclaimer): Tulisan ini merupakan catatan refleksi pribadi berbasis telaah literatur akademis dan manajemen publik untuk tujuan edukasi serta peningkatan kapasitas keilmuan, tanpa mewakili pandangan, sikap, maupun pernyataan resmi dari instansi pemerintah tempat penulis mengabdi.

Tentang Penulis: Mulyadi | ASN Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menaruh minat mendalam pada studi kebijakan publik, kepemimpinan transformatif, pengembangan diri (self-improvement), dan inovasi pelayanan masyarakat.